TANGERANG – Kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah – Sachrudin, akan segera berakhir di akhir tahun 2023 ini.
Eskalasi penolakan Penjabat (Pj) dari luar Kota Tangerang pun kian mengemuka.
Sejumlah elemen masyarakat dari Forum Non Goverment Organitation (NGO) Tangerang Raya melakukan aksi unjuk rasa di Tugu Adipura, Kota Tangerang, Senin (16/10/2023).
Mereka menolak adanya Pj Walikota yang ditunjuk oleh Kemendagri diluar dari pejabat Kota Tangerang.
Inisiator Aksi Forum NGO Tangerang Raya, Saipul Basri menyatakan sebagai elemen masyarakat Kota Tangerang pihaknya menolak jika nantinya Kemendagri menunjuk Pj bukan dari pejabat lokal alias dari Pemkot Tangerang.
“Kami menolak Penjabat Walikota yang diisi dari Kemendagri. Kami ingin hanya diisi oleh pejabat lokal Pemkot Tangerang,” ujar Marsel sapaan akrabnya.
Marsel menyebutkan jika Pj bukan dari pejabat lokal Kota Tangerang, pihaknya menduga akan banyak persoalan-soalan yang terjadi. Lantaran mereka tidak paham akan wilayah kota seribu industri sejuta jasa ini.
Menurutnya, penunjukan Pj jangan lebih memetingkan kepentingan politik semata. Sementara kepentingan masyarakat yang dikorbankan.
“Jangan sampai korbankan kepentingan rakyat, hanya untuk kepentingan politik praktis,” kata Marsel.
Marsel mengatakan pihaknya akan terus melakukan gerakan untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan penunjukan Pj Walikota yang bukan dari Kota Tangerang.
Kendati demikian, Marsel menyebutkan Pj dari luar Kota Tangerang tidak paham permasalahan, kebutuhan masyarakat Kota Tangerang.
“Kami akan terus melakukan gerakan-gerakan yang akan di utus dari Kemendagri, kita tidak akan berhenti menyampaikan aspirasi,” ungkapnya.
Menurutnya, pejabat dari luar Kota Tangerang tidak tahu apa kebutuhan masyarakat. Termasuk soal pembangunan di Kota Tangerang. “Mereka tidak paham apa-apa,” tambahnya.
“Kami sepakat yang ditunjuk dari pemerintah daerah (pejabat lokal). Mereka lebih paham daerah. Kita akan terus mengawal proses rekomendasi oleh DPRD Kota Tangerang. Kita terus mengawal sampai proses disahkan penjabat untuk mengisi kekosongan,” tandasnya.
Aminudin, massa aksi lainnya menegaskan Kemendagri sudah sepatutnya menunjuk Pj dari pejabat lokal dari Kota Tangerang. Ia mengungkapkan untuk daerah-daerah lainnya boleh saja yang ditunjuk dari Kemendagri.
“Sudah sepatut Kemendagri menunjuk Pj Walikota dari pejabat lokal. Silakan di kota lain di tunjuk oleh Kemendagri, kami harap Pj Walikota dari pejabat lokal. Karena saat ini Kota Tangerang sedang baik-baik saja,” katanya.
“Kami minta dukungan kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang. Kita akan terus mengawal terus Pj ini,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Tangerang, Tono Darussalam menyatakan menolak Penjabat (Pj) Walikota Tangerang dari luar.
Pasalnya, bila Pj Walikota bukan berasal dari Kota Tangerang akan membuat proses baru lagi.
“Baiknya Pj memang orang yang tahu wilayah Kota Tangerang. Kalau orang luar akan mengenalkan diri lagi mengenal wilayah lagi. Nanti repot lagi, kan gitu,” kata Tono.
Menurutnya jika Pj Walikota berasal dari Kota Tangerang akan lebih mudah mengakses terutama berkaitan dengan program dan kebijakan Pemkot yang sudah berjalan.
“Kami sepakat bersama masyarakat lainnya akan menolak Pj dari luar,” tegas Tono. (dra)
