KOTA TANGERANG – Suasana ketegangan mewarnai kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang pada Rabu (20/19/2023) sore, ketika puluhan demonstran dari Aliansi Masyarakat Tangerang Raya menggelar aksi damai dengan memblokir akses pintu gerbang Puspem.
Dalam upaya menyampaikan penolakan terhadap Penjabat (Pj) Walikota Tangerang yang berasal dari pejabat pusat, massa aksi menyampaikan pernyataan keras mereka dengan menghentikan sementara lalu lintas di kedua pintu gerbang Puspem Kota Tangerang.
Pantauan langsung menunjukkan puluhan peserta aksi yang dengan tertib menggunakan dua spanduk panjang untuk menutup akses masuk, memaksa pengendara roda empat untuk memutar balik kendaraannya. Hanya kendaraan roda dua yang dapat melintasi gerbang.
“Mohon maaf, kami meminta sejenak dari para pengendara. Aksi ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat Kota Tangerang,” ungkap seorang peserta aksi melalui pengeras suara.
Koordinator Aksi, Saipul Basri, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari penolakan sebelumnya terhadap Pj Walikota yang bukan berasal dari pejabat Pemkot Tangerang. Saipul menegaskan bahwa penolakan ini akan terus dilakukan hingga aspirasi masyarakat Kota Tangerang diperhatikan oleh pemerintah pusat.
“Pejabat pusat tidak sepenuhnya memahami kondisi di Kota Tangerang, dan hal ini dapat berdampak pada kebijakan serta program-program yang akan dijalankan ke depannya,” ujar Marsel, sapaan akrab Saipul Basri.
Marsel berharap agar pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dapat mempertimbangkan pejabat dari Pemkot Tangerang sebagai Pj Walikota selanjutnya. Menurutnya, pejabat yang mengabdi di wilayah tersebut lebih memahami kondisi dan karakteristik masyarakat Kota Tangerang.
Tono Darussalam, Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Tangerang, turut memberikan pandangan serupa. Menurutnya, kepemimpinan Pj Walikota yang bukan berasal dari Pemkot Tangerang dapat menghambat program pembangunan di Kota Tangerang.
“Pejabat pusat belum tentu memahami situasi wilayah Kota Tangerang. Sebaliknya, pejabat dari Pemkot Tangerang tentu lebih mengerti kondisi di sini,” tegas Tono.
Lebih lanjut, Tono menegaskan bahwa PP Kota Tangerang masih konsisten untuk menyuarakan penolakan terhadap pejabat pusat yang akan menduduki jabatan Pj Walikota Tangerang.
Aksi ini melibatkan sejumlah organisasi, di antaranya Forum NGO, PP Kota Tangerang, Himpunan Pemuda Masyarakat Tangerang (HIPMATA), dan organisasi lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tangerang Raya.
Sebelumnya, DPRD Kota Tangerang telah mengusulkan 3 nama calon Pj Walikota Tangerang kepada Kemendagri, yaitu Sekda Kota Tangerang Herman Suwarman, Kepala BPKD Tatang Sutisna, dan Kepala Dinas Pendidikan Jamaluddin.
Pj Walikota yang akan datang akan menggantikan jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah dan Sachrudin, yang masa jabatannya akan berakhir pada 26 Desember 2023. (gam/dra)
