Tangerang – Guna menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilu nanti, seluruh pegawai PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang lakukan penandatanganan fakta integritas.
Pj Walikota Tangerang Dr. Nurdin yang hadir dalam penandatanganan fakta integritas mengatakan, beberapa hari lalu kita juga sudah laksanakan fakta integritas bagi seluruh jajaran Pemda.
“Dan hari ini kita laksanakan di Perumda Tirta Benteng agar semua karyawan bisa menegakkan netralitas di dalam pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung 27 November nanti.”Ucapnya, Sabtu (17/8/2024).
Untuk pengawasannya nanti Nurdin menjelaskan, ada beberapa yang akan di tunjuk baik dari internal Perumda Tirta Benteng maupun BKD, dan Satpol PP. Karena ini terkait dengan Pemilu, nanti tim ini yang akan berkoordinasi dengan Bawaslu ada pelanggaran Pilkada atau tidak.
“Tapi yang kita buat lebih kepada pengawasan internal, mengingatkan pegawai yang ada agar bersikap netral. Dan semua yang mendapatkan pembayaran dari APBD Kota Tangerang harus bersikap netral di dalam pelaksanaan Pilkada.” Jelasnya.
Kalau untuk THL?
Ini sedang kita rumuskan, kita sedang melihat peraturan perundang-undangan sepanjang mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mendapatkan gaji dari APBD maka saya instruksikan bersikap netral.
Terkait bagaimana cantolannya, sedang kita lihat karena ini penting agar tidak mengganggu pelayanan karena mereka diberikan bayaran dari pemerintah daerah tentu untuk fokus memberikan layanan.
“Kalau sudah berfokus kepada keberpihakan didalam Pilkada nanti ini dikhawatirkan akan terganggu, mekanisme internal sedang kita persiapkan bagaimana dan seperti apa penindakkannya.”tandasnya.
Sementara, Dirut PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Dodi Efendi menambahkan, Prinsipnya sama apa yang disampaikan oleh pak Pj Wali Kota Tangerang, yaitu sangat konsen dengan pakta integritas ini agar seluruh pegawai PDAM dapat netral dalam pilkada nanti.
“Hal ini merupakan bagian dari tindakan preventif PDAM, bahwa yang bersumber dari APBD ataupun keseluruhan kami siap mengawal,” imbuhnya.
Untuk sistem pengawasannya Dodi menyatakan, akan ada tim teknis PDAM yang memantau seperti media sosial (akan diawasi), pokoknya potensi-potensi yang ke arah sana (mendukung salah satu calon).
“Tentu kami mempunyai satuan pengawas internal sendiri untuk konsen mengawasi para pegawai ini serta melibatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang,” jelas Dodi.
“PDAM tidak berdiri sendiri, teknis dan arahan nanti kita minta ke Pemkot Tangerang. Ada sanksi khusus, nah kita sedang persiapkan kita mengkaji, yang penting jangan pernah mengambil posisi itu pada posisi preventif. Kalau penindakannya nanti ada Bawaslu. Pungkasnya. (Gor).
