TANGERANGPEDIA-Forum Tenaga Harian Lepas (THL) Kota Tangerang melalukan aksi dan audiensi dengan DPRD Kota Tangerang buntut dari banyaknya para THL yang tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Audiensi yang berlangsung di Plaza Puspemkot Tangerang pada Rabu (7/1) itu diikuti oleh puluhan THL yang gagal dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dishub, BPBD, Kesbangpol dan OPD lainnya.
“Kami hari ini bersama-sama melakukan aksi solidaritas turun ke jalan bertemu dengan Pimpinan DPRD Kota Tangerang untuk menyuarakan hak kami yang tidak terpenuhi menjadi PPPK penuh waktu,”ungkap Ketua Forum THL, Sanrodi, Rabu (7/1).
Dalam hal ini, pihaknya menagih janji kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang agar kuota yang tersedia yakni 5.186 bisa terisi semua.
“Kita ini berkeinginan menjadi PPPK penuh waktu, sama dengan teman-teman yang lainnya. Ini bukan bicara masalah kita tidak lolosnya, tapi akan tetapi kita menagih janji pemerintah daerah terkait kuota formasi yang sudah disediakan dari negara, pemerintah pusat ke pemerintah daerah,”katanya.
Ia menilai ada yang janggal terkait proses seleksi PPPK di Kota Tangerang. Pasalnya, dari sekian banyaknya THL di masing-masing OPD, namun hanya sedikit kuota yang diberikan.
“Misalkan di Kesbangpol itu ada 23. Tapi kuota yang diberikan cuma 5. Artinya kita semua bertanding untuk memperebutkan 5 kuota itu. Terus ada juga yang isinya cuma 2, tapi diperebutkan oleh 17 orang. Ini masalah buat kita,”tegasnya.
“Selain itu, terkait status pendidikan. Ada yang S2, S1 dan SMA. Tapi ketika kemarin berangkat ke Serang yang ikut ujian PPPK itu semuanya di downgrade. SMA semua dipukul rata. Sehingga kita kebingungan, kok data ini diabaikan gitu. Ini diabaikan, tidak dilaksanakan,”jelasnya.
Oleh karenanya, pihaknya meminta kepada Pemkot Tangerang melalui BKPSDM untuk melakukan evaluasi kinerja. Supaya niat dan tujuan para THL menjadi PPPK penuh waktu terpenuhi dan menolak PPPK paruh waktu yang dijanjikan Pemkot Tangerang.
“Cuma satu keinginan kita yaitu PPPK penuh waktu. Kita menolak PPPK paruh waktu. Kenapa kita tolak PPPK paruh waktu? karena Itu sama saja THL yang dikemas dengan rapi yang elegan kelihatannya,”katanya
“Sama aja kita nanti setahun sekali tidak dibutuhkan, maka akan dikeluarkan. Sama saja itu dengan THL. Maka kami ingin semuanya perjuangan kami itu bisa diakomodir. Untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu,”sambungnya.
Sementara Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam mengatakan bahwa aspirasi dari para THL yang tidak lolos ini akan ditampung untuk kemudian ditindaklanjuti. Menurutnya, keluhan dari para THL ini terkait jumlah kuota yang tersedia tak mampu memenuhi para THL yang ada di masing-masing OPD.
“Dari yang disampaikan ada berkaitan dengan formasi yang tidak sebanding dengan jumlah THL di OPD yang ada. Ada yang berlebih, ada yang sebanding. Terus kemudian juga ada posisi yang hari ini posisinya hanya untuk SLTA. Sehingga teman-teman yang S1 itu menjadi ikut di SLTA, downgrade. Dan juga persoalan-persoalan lainnya,”ungkapnya.
Sehingga, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil pihak BKPSDM untuk meminta penjelasan terkait proses penentuan kuota.
“Ini rasanya perlu kita panggil teman-teman yang mengambil kebijakan, khususnya di BKPSDM. Bagaimana proses penentuan kuota itu diajukan ke teman-teman,”ucapnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan PPPK paruh-waktu hanya sekedar penamaan lain dari THL. Hanya secara status saja yang berbeda.
“Karena yang namanya teman-teman PPPK penuh waktu itu tidak layaknya THL. Dia dikontrak walaupun ada bentuk kontraknya itu 5 tahunan. Ini adalah bentuk pengakuan lah terhadap status kepegawaian masing-masing para pegawai THL hari ini,”ucapnya.
“Sehingga saya hari ini kita sama-sama berjuang bagaimana semua THL yang ada jadi penuh waktu. Kita masih ada waktu kok buat kita. Kalaupun boleh nih kita minta ke pusat biar prosesnya kita yang nentuin,”pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Kota Tangerang menyediakan sebanyak 5.186 formasi. Dari 3.455 peserta yang lolos seleksi administrasi, hanya 1.669 orang yang lulus. Sementara 1.786 peserta lainnya dinyatakan gagal. (zaf)
