TANGERANGPEDIA – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memastikan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono Hasan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, saat membacakan jawaban wali kota atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD-P Tahun Anggaran 2025. Kamis (31/07/2025)
Dalam forum tersebut, Maryono menyampaikan apresiasi terhadap masukan dari seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi landasan penting. Dalam merumuskan kebijakan yang aspiratif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami sangat menghargai berbagai masukan yang disampaikan. Ini adalah bentuk kolaborasi untuk menciptakan kebijakan yang realistis dan berdampak langsung bagi warga,” ujar Maryono.
Salah satu sorotan utama adalah strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi. Transformasi ini dirancang untuk mempercepat layanan dan mendorong transparansi dalam proses transaksi publik.
Tak hanya itu, dalam sektor pendidikan, Pemkot memastikan tidak ada pungutan biaya masuk di seluruh SD dan SMP negeri serta sekolah swasta penerima program sekolah gratis. Pemkot juga tetap memberikan insentif bagi guru swasta, dan melengkapi sarana pendidikan secara bertahap.
Di bidang kesehatan, Maryono menjelaskan efisiensi anggaran sebesar Rp17,4 miliar. Berhasil dicapai melalui skema pengalihan sebagian peserta Jamkesda, ke PBI JKN pusat tanpa mengurangi layanan bagi masyarakat.
Sementara itu, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. Penurunan retribusi disebabkan oleh berkurangnya subjek retribusi dan keterbatasan armada. Sebagai solusi, Pemkot mengalokasikan anggaran untuk pengadaan armada baru, lahan pengolahan sampah, serta pembangunan fasilitas Refuse-Derived Fuel (RDF).
Dalam upaya menekan angka stunting, program seperti edukasi gizi remaja, pendampingan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita melalui Posyandu, dan pemberian makanan tambahan di 104 kelurahan terus digencarkan. Semua dipantau melalui sistem digital “Laksa Gurih Anget”.
Dari sisi infrastruktur, Pemkot memprioritaskan pelebaran jalan, perbaikan lingkungan, pembangunan tandon dan pompa banjir. Serta pengawasan ketat, proyek strategis bersama Kejaksaan dan Inspektorat.
Untuk mendukung ekonomi rakyat, program Tangerang Emas ditingkatkan dengan plafon pinjaman tanpa bunga yang kini mencapai Rp5 juta. Selain itu, UMKM terus diberdayakan melalui pelatihan, legalitas usaha, peningkatan SDM, dan akses pembiayaan.
Mengakhiri penyampaiannya, Maryono menegaskan bahwa perubahan APBD 2025 dirancang tidak hanya untuk menjaga kualitas pelayanan dasar, tetapi juga untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.
“Perubahan APBD ini adalah fondasi untuk pembangunan yang efisien, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
(Red)
