TANGERANGPEDIA – SPMB 2026 Kota Tangerang menjadi perhatian serius DPRD Kota Tangerang. Lembaga legislatif tersebut menegaskan komitmennya, untuk mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026. Agar berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik.
Pengawasan terhadap SPMB 2026 Kota Tangerang dilakukan sejak tahap persiapan. DPRD melalui Komisi II, telah menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Untuk memastikan seluruh mekanisme pendaftaran berjalan sesuai aturan, dan dapat dipahami masyarakat secara terbuka.
Selain itu, SPMB 2026 Kota Tangerang juga mendapat perhatian dari sisi kesiapan teknologi. DPRD meminta seluruh perangkat pendukung, dan sistem digital yang digunakan selama proses pendaftaran. Agar dipastikan berjalan optimal, guna menghindari kendala teknis yang dapat merugikan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Syamsuri, mengatakan hasil pembahasan dengan Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa mekanisme penerimaan murid baru tahun ini masih mengacu pada ketentuan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Dari paparan yang disampaikan, mekanisme dan tata cara pendaftaran siswa baru tetap mengacu pada prosedur yang berlaku dan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Syamsuri. Senin (08/06/26)
Menurutnya, transparansi informasi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan SPMB. Oleh karena itu, masyarakat harus mendapatkan akses informasi yang jelas terkait jalur pendaftaran, persyaratan, kuota, hingga tahapan seleksi agar tidak terjadi kesalahpahaman selama proses berlangsung.
Komisi II DPRD Kota Tangerang juga memberikan perhatian khusus, terhadap kesiapan infrastruktur teknologi. Yang menjadi tulang punggung pelaksanaan pendaftaran secara digital.
Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, DPRD meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Pendidikan. Guna memastikan server jaringan, serta sistem aplikasi dapat berfungsi secara maksimal selama masa pendaftaran.
“Dengan kesiapan perangkat dan sistem yang baik, kami berharap proses pendaftaran dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan masyarakat,” kata Syamsuri.
Ia menilai keberhasilan SPM, bukan hanya soal kelancaran administrasi. Lebih dari itu, sistem penerimaan murid baru harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
Daya Tampung Sekolah Negeri Masih Jadi Tantangan
Di sisi lain, DPRD Kota Tangerang menyadari bahwa jumlah calon peserta didik setiap tahun. Masih lebih besar, dibandingkan daya tampung sekolah negeri yang tersedia.
Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak awal, agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Untuk itu, DPRD mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan kemitraan dengan sekolah swasta. Yang telah menjadi bagian dari program pendidikan gratis, maupun yang memperoleh dukungan pembiayaan melalui APBD.
Menurut Syamsuri, keberadaan sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dapat menjadi solusi strategis untuk memperluas akses pendidikan tanpa membebani masyarakat.
“Karena itu, kami mendorong pemanfaatan sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui dukungan APBD, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses pendidikan yang terjangkau bahkan gratis,” tegasnya.
DPRD berharap pelaksanaan SPMB 2026 tidak hanya berjalan lancar secara teknis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang merata dan berkualitas. Dengan pengawasan yang ketat, dukungan teknologi yang memadai, serta optimalisasi sekolah swasta mitra pemerintah, seluruh calon peserta didik di Kota Tangerang diharapkan tetap memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan terbaik.
