TANGERANG – Terkait penggunaan KOP surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam undangan pengajian, Pengamat yang juga Direktur Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul, meminta agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja Menteri Desa dalam 100 hari pertama. Hal ini ia sampaikan dalam tanggapannya terhadap potensi penyalahgunaan wewenang yang melibatkan simbol-simbol resmi kementerian.
Adib menyoroti pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tindakan pejabat negara, terutama mereka yang berasal dari partai politik. “Kader partai yang masuk menjadi menteri harus meninggalkan konflik kepentingan. Tidak boleh ada abuse of power dan tidak boleh mengambil uang dari negara (APBN),” ujar Adib dalam pernyataannya.
Menurut Adib, Prabowo telah menekankan agar setiap menteri di bawah kepemimpinannya menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas. Komitmen ini, lanjut Adib, harus ditegakkan oleh setiap menteri, termasuk di Kementerian Desa. “Tinggalkan konflik kepentingan dan taat pada Prabowo. Jika tidak bisa menyelesaikan target dalam 100 hari, harus ada evaluasi,” tambahnya.
Penggunaan KOP surat Kementerian Desa dalam kegiatan non-formal seperti undangan pengajian menjadi sorotan publik. Menurut Adib, tindakan ini merupakan indikasi potensi penyalahgunaan wewenang yang berbahaya bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia menilai bahwa kasus ini akan merusak citra pemerintah jika pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas.
Selain itu, Adib menyebutkan bahwa Presiden Prabowo memiliki kewajiban untuk segera menindaklanjuti setiap isu yang menyangkut kinerja para menterinya.
“Prabowo berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan tanpa konflik kepentingan. Adib menegaskan, pejabat yang menyalahgunakan wewenang harus dievaluasi.” tegasnya
Isu penggunaan KOP surat Kementerian Desa juga menambah desakan publik agar ada transparansi dan klarifikasi dari pihak terkait. Para pengamat mengkritik dan mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi pejabat yang menimbulkan kontroversi.
Adib juga menekankan pentingnya kerja kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengatasi berbagai isu, termasuk tata kelola yang baik dan pemberantasan penyalahgunaan wewenang. (Ger)
