TANGERANGPEDIA – Pemerintah Kota Tangerang kembali membuktikan kualitas tata kelola pemerintahannya di tingkat nasional. Kali ini, Kota Tangerang menjadi rujukan nasional. Setelah ditetapkan sebagai lokus Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan 23, yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Penunjukan tersebut, semakin memperkuat posisi Kota Tangerang sebagai rujukan nasional. Dalam reformasi birokrasi, pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta digitalisasi pelayanan publik. Sebanyak 40 pejabat administrator, dari berbagai instansi pemerintah pusat datang langsung. untuk mempelajari praktik terbaik yang selama ini diterapkan Pemerintah Kota Tangerang.
Kepercayaan yang diberikan kepada Kota Tangerang sebagai rujukan nasional tidak terlepas dari berbagai capaian yang berhasil diraih. Mulai dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 19 tahun berturut-turut, inovasi pelayanan publik, sistem merit ASN, hingga transformasi digital yang mendukung pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien.
Peserta studi lapangan berasal dari sejumlah instansi strategis, seperti Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mereka merupakan pejabat Eselon III yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi melalui program pengembangan kepemimpinan nasional.
Dalam kegiatan tersebut, peserta melakukan observasi langsung ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya BKPSDM, DPMPTSP, Diskominfo, dan DP3AP2KB. Fokus pembelajaran meliputi manajemen talenta ASN, penerapan sistem merit, pelayanan publik berbasis digital, hingga strategi kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono, mengatakan kepercayaan yang diberikan kepada Kota Tangerang merupakan bentuk pengakuan atas berbagai inovasi dan praktik baik yang telah diterapkan dalam tata kelola pemerintahan selama ini.
“Terpilihnya Kota Tangerang sebagai lokus studi lapangan juga tidak terlepas dari penerapan sistem merit yang dinilai baik dalam manajemen ASN. Selain itu, berbagai capaian yang berhasil diraih Pemkot Tangerang turut menjadi pertimbangan,” ujar Maryono.
Kepala BKPSDM Kota Tangerang, Drs. H. Jatmiko, M.AP, mengatakan penunjukan Kota Tangerang sebagai lokus studi lapangan merupakan bentuk pengakuan atas konsistensi pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pelayanan.
“Kami menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Tangerang. Ini bukan hanya kebanggaan bagi BKPSDM, tetapi juga bagi seluruh jajaran Pemkot Tangerang yang selama ini berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi secara berkelanjutan,” ujar Jatmiko. Kamis (11/06/26)
Ia menjelaskan, pengembangan kompetensi ASN menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, sistem merit dan manajemen talenta terus diperkuat agar setiap ASN memiliki kesempatan berkembang berdasarkan kompetensi dan kinerja.
“Kami percaya bahwa kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, pengembangan kompetensi ASN, penerapan sistem merit, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi prioritas yang terus kami dorong,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Narsih, menjelaskan bahwa penunjukan Kota Tangerang dilakukan melalui proses kajian dan perbandingan dengan sejumlah daerah lainnya.
“Kota Tangerang memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 19 kali berturut-turut. Selain itu, penghargaan di bidang pelayanan publik, kepemimpinan daerah, manajemen birokrasi, merit system, serta berbagai inovasi yang dimiliki menjadi daya tarik tersendiri,” ungkap Narsih.
Melalui kunjungan ini, Pemerintah Kota Tangerang tidak hanya berbagi pengalaman. Tetapi juga menunjukkan bahwa reformasi birokrasi, dapat diwujudkan secara nyata melalui kepemimpinan yang kuat. Sistem yang transparan, serta budaya kerja yang kolaboratif.
Ke depan, hasil studi lapangan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah. Dalam mempercepat transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
(ADV)
