TANGERANGPEDIA – Persoalan sampah Kota Tangerang, kembali menjadi sorotan tajam di tengah kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang disebut semakin overload. Kritik keras muncul dari masyarakat, yang menilai pemerintah daerah belum memiliki solusi konkret dalam menangani krisis sampah yang terus membesar setiap hari.
Masalah sampah Kota Tangerang, kini tidak lagi sekadar persoalan kebersihan lingkungan. Tetapi, telah berkembang menjadi isu serius. Hal ini menyangkut tata kelola pemerintahan, pengawasan infrastruktur, hingga efektivitas kebijakan publik. Warga pun mempertanyakan arah kebijakan pemerintah, yang dinilai masih sebatas imbauan tanpa langkah nyata di lapangan.
Kritik terhadap pengelolaan sampah Kota Tangerang itu, disampaikan salah satu narasumber bernama Aji dalam sebuah diskusi publik. Ia menilai pemerintah seharusnya hadi,r dengan gagasan dan solusi. Bukan justru membebankan tanggung jawab, kepada masyarakat yang selama ini sudah membayar retribusi sampah setiap bulan.
“Jangan masyarakat terus diminta solusi. Kami ini sudah bayar sampah tiap bulan, bahkan kadang bakar sampah sendiri. Yang punya kewajiban memberikan solusi itu pemerintah,” tegas Aji.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa terus menerus menjadikan edukasi masyarakat sebagai alasan utama lambatnya penyelesaian persoalan sampah. Ia menyebut pola komunikasi seperti itu, justru menunjukkan lemahnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi kondisi TPA yang semakin penuh.
Aji juga menyoroti rencana pemerintah yang ingin mendorong sistem pengelolaan sampah mandiri, tanpa bergantung pada sistem aglomerasi regional. Namun di sisi lain, kapasitas penanganan sampah di Kota Tangerang. Disebut belum siap, dqlam menghadapi lonjakan volume sampah harian.
“Kalau mau mandiri, harus siap infrastrukturnya. Jangan TPA sudah overload tapi tetap bilang semuanya terkendali,” katanya.
Tak hanya soal sampah, kritik juga diarahkan pada lemahnya pengawasan terhadap proyek infrastruktur di Kota Tangerang. Aji menilai banyak pembangunan jalan yang baru selesai justru kembali dibongkar oleh proyek utilitas, sehingga merugikan masyarakat.
Ia menyinggung perlunya pengawasan lebih ketat, dari pemerintah daerah maupun DPRD Kota Tangerang. Agar pembangunan tidak terkesan berjalan tanpa koordinasi yang jelas.
“Jalan sudah bagus malah dibongkar lagi. Fungsi pengawasannya di mana? Ini yang membuat masyarakat kecewa,” ujarnya.
Meski melontarkan kritik keras, Aji tetap mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pengusaha, media, dan masyarakat dalam mencari solusi jangka panjang. Namun menurutnya, kolaborasi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan tanggung jawab utama pemerintah sebagai pengambil kebijakan.
Ia menilai pemerintah harus lebih aktif menghadirkan inovasi pengelolaan sampah modern, mulai dari penguatan teknologi pengolahan sampah, optimalisasi TPS terpadu, hingga peningkatan pengawasan terhadap proyek infrastruktur yang berdampak pada lingkungan.
Pengamat tata kota menilai persoalan sampah di Kota Tangerang memang membutuhkan langkah cepat dan terukur. Jika tidak ditangani serius, kondisi overload TPA berpotensi memicu persoalan lingkungan baru, termasuk pencemaran dan gangguan kesehatan masyarakat.
Di tengah meningkatnya volume sampah dan pertumbuhan kawasan urban, masyarakat kini menunggu langkah nyata pemerintah daerah. Bukan hanya sekadar sosialisasi, tetapi kebijakan konkret yang mampu menjawab persoalan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan.
(Fiz/Red)
