TANGERANGPEDIA – Kota Tangerang kembali menonjol dalam transformasi pelayanan publik melalui Inovasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Maksimal 10 Jam, yang sebelumnya memakan waktu 45 hari. Terobosan ini tidak hanya menjadi primadona nasional sejak diluncurkan, tetapi juga diapresiasi langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait . Kini, Kota Lhokseumawe daerah di ujung barat Indonesia menjadi salah satu yang tertarik mengadopsi sistem ini melalui Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemkot Tangerang pada Jumat (14/02/2025).
Dipimpin Penjabat (Pj) Wali Kota Lhokseumawe, A. Hanan, rombongan Kunker diterima langsung oleh Pj Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin—yang juga merupakan putra daerah Aceh. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Nurdin menegaskan komitmen Pemkot Tangerang untuk mendukung percepatan pelayanan PBG di Lhokseumawe:
“Kami siap memfasilitasi kebutuhan teknis dan prototipe desain rumah sederhana yang telah teruji. Inovasi ini bukan milik Tangerang saja, tapi untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia,” tegasnya .
Mengapa Inovasi PBG Tangerang Menjadi Role Model?
- Efisiensi Waktu 98%: Dari 45 hari menjadi 10 jam, bahkan 4 jam untuk kasus tertentu .
- Dukungan Teknologi: Aplikasi desain prototipe rumah sederhana memudahkan masyarakat tanpa perlu konsultan arsitek .
- Pengakuan Nasional: Mendagri dan Menteri PKP secara langsung meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang sebagai model inovasi .
- Dampak Sosial: Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Retribusi PBG untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) .
Pj Wali Kota Lhokseumawe, A. Hanan, menyatakan optimisme bahwa sistem ini akan meningkatkan kualitas pelayanan di daerahnya:
“Kami belajar dari yang terbaik. Kota Tangerang adalah bukti bahwa pelayanan cepat bukan utopia. Dengan dukungan teknis dan protokol yang jelas, kami yakin bisa mereplikasi keberhasilan ini,” ujarnya .
Inovasi PBG 10 Jam Kota Tangerang bukan sekadar terobosan administratif, tetapi bukti nyata kolaborasi antar-daerah untuk memangkas birokrasi.
Comments are closed.