TANGERANGPEDIA – Forum Non-Government Organization (NGO) Tangerang Raya menggelar diskusi publik bertajuk “Menakar Pembangunan Daerah dan Mengawal Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah” di Warung Sunda Betawi Saung Nunking, Kota Tangerang. Diskusi ini bertujuan memperkuat pengawasan kebijakan daerah serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.Senin (24/3/2025).
Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Saipul Basri (penggerak Forum NGO), Yadi Hariyadi (Ketua Himpunan Pemuda dan Masyarakat Tangerang/HIPMATA), Hilman Santosa (Ketua Poros Tangerang Solid/PORTAS), San Rodi (Ketua Forum Honorer Kategori 2/K2), serta perwakilan media Andi Lala.
Dalam diskusi ini, Forum NGO Tangerang menekankan pentingnya indikator keberhasilan pembangunan daerah, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan. Selain itu, partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan juga menjadi sorotan utama guna memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Pembangunan yang efektif tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat, akademisi, media, serta lembaga pengawas lainnya,”ujar Saipul Basri, yang akrab disapa Bung Marcel.
Tantangan dan Solusi dalam Pengawasan Kebijakan
Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengawasan kebijakan daerah antara lain:
- Minimnya transparansi dalam penggunaan anggaran
- Maraknya praktik korupsi dan nepotisme dalam birokrasi
- Ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan
- Kurangnya kesadaran publik dalam mengawal kebijakan daerah
Untuk mengatasi hal ini, Forum NGO Tangerang mengusulkan beberapa langkah strategis, seperti:
- Meningkatkan akses publik terhadap informasi kebijakan melalui e-Government
- Menerapkan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblower system)
- Mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan berbasis teknologi
- Menggalakkan program jurnalisme warga untuk meningkatkan pengawasan berbasis komunitas
Peran Yudikatif, Legislatif, dan Eksekutif dalam Pembangunan Daerah
Dalam diskusi ini, peran tiga pilar utama pemerintahan juga dibahas:
– Yudikatif: Menegakkan hukum dan melindungi hak masyarakat
– Legislatif: Mengawasi dan membuat regulasi pembangunan daerah
– Eksekutif: Menerapkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat
Saipul Basri menegaskan, pembangunan daerah yang sukses memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
“Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, merata, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat,” papar Saipul.
Ia juga mengungkapkan, bahwa diskusi ini adalah langkah awal. Dan ke depan Forum NGO akan menghadirkan perwakilan dari yudikatif, legislatif, dan eksekutif dalam sesi berikutnya.
“Diskusi Publik ini baru permulaan. Ke depan, kami akan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal kebijakan pemerintah,” tutupnya.
Diskusi yang digelar Forum NGO Tangerang ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pembangunan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat. Dengan partisipasi publik yang lebih luas, diharapkan pembangunan di Kota Tangerang semakin maju dan merata.
(Zaf/Red)
