TANGERANGPEDIA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang menegaskan kesiapan menerima laporan dugaan praktik tindak pidana korupsi (tipikor) yang terjadi di wilayah, khususnya yang berasal dari pengawasan oleh RT dan RW. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Pembinaan Kejari Kota Tangerang, M. Riza Pahlawan, usai kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan RW Triwulan II di Aula Kecamatan Pinang, Kamis (10/7/2025).
Menurut Riza Pahlawan, RT dan RW memiliki kewenangan dan kewajiban penting untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi di lingkungan masing-masing. Laporan tersebut dapat disampaikan ke kelurahan, kecamatan, kepolisian, kejaksaan, atau bahkan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika terkait kerugian negara.
“Kami mendukung peningkatan kapasitas RT dan RW sebagai pengawas wilayah agar lingkungan masyarakat tertib dan aman,” ujar Riza.
Peran RT dan RW sangat vital, sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat paling bawah. Membantu dalam pelayanan publik, dan penyampaian informasi. Dengan kapasitas yang meningkat, mereka diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam deteksi dini kasus korupsi.
Sementara itu, narasumber lain dalam kegiatan tersebut, aktivis sosial Kecamatan Pinang, Saipul Basri, menyambut baik langkah Kejari dalam melibatkan RT dan RW dalam pengawasan tipikor. Ia menegaskan, bahwa masyarakat juga berhak melaporkan jika memiliki data akurat terkait dugaan korupsi di wilayahnya.
“Kami apresiasi upaya Kejaksaan dalam deteksi dini tipikor di Kecamatan Pinang. Harapannya RT dan RW dapat bekerjasama dengan warga untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman,” kata Saipul.
Kegiatan peningkatan kapasitas RT dan RW ini, diharapkan memperkuat pengawasan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Pinang. Sehingga tercipta lingkungan, yang lebih bersih dari korupsi dan aman bagi warga.
Comments are closed.