Politikus PKB Marah Karena Pembongkaran Tembok Warga di Tangerang
Seorang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga menjabat anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang, Fahrizal Azmi, mengamuk terhadap pengembang proyek Pusat Niaga Mega Ria Cikupa. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (19/7/2025), setelah ia mendapatkan laporan dari warga bahwa tembok sepanjang 5 meter di area tersebut dibongkar paksa oleh pihak pengembang.
Pembongkaran itu dilakukan karena tembok rumah Agus Nugroho, seorang warga setempat, berada di tanah milik Desa Cikupa. Kejadian tersebut terjadi pada Senin (14/7/2025) sekitar pukul 12.00 WIB. Akibatnya, anak dan istri Agus merasa ketakutan akibat peristiwa tersebut. Hal ini menjadi dasar bagi Fahrizal untuk langsung melakukan inspeksi ke lokasi proyek tersebut.
Selain keluhan dari warga, sejumlah pedagang Pasar Cikupa juga menyampaikan keluhan mereka terkait penurunan omzet. Mereka mengeluhkan akses pembeli yang ditutupi pagar seng yang dipasang oleh pengembang. Menanggapi hal ini, Fahrizal langsung menendang pagar seng tersebut sebagai bentuk protes terhadap tindakan pengembang.
Dalam video yang beredar, Fahrizal terlihat mengenakan jaket coklat dan mendatangi salah satu pengembang yang menggunakan kaus gelap. Keduanya kemudian duduk saling berhadapan dengan meja putih di antara mereka. Dalam perbincangan tersebut, Fahrizal dengan tegas meminta agar pagar seng tersebut segera dibongkar.
“Saya sebagai anggota DPRD mewakili masyarakat. Saya minta dibongkar hari ini,” ujar Fahrizal. Ia juga menyampaikan rasa mirisnya terhadap arogansi yang dilakukan oleh pihak pengembang. “Apalagi sama-sama sudah disaksikan warga kami yang berjualan aksesnya ditutup, saya meminta kepada para pengembang untuk membuka dulu sebelum mereka melanjutkan izin-izinnya.”
Proses Izin yang Belum Selesai
Fahrizal menyatakan bahwa akan melaporkan hasil peninjauannya hari ini kepada Ketua Komisi DPRD khusus Komisi IV dan Komisi II. Ia menjelaskan bahwa pembangunan pusat niaga ini belum memiliki izin resmi dan terindikasi sebagai pembangunan ilegal.
“Izin mereka lagi berproses. Tapi mereka sudah melakukan kegiatan di dalam pengerjaan. Makanya kami menutup sementara,” kata Fahrizal. Ia menambahkan bahwa meskipun ada indikasi pembangunan ilegal, pihaknya masih menunggu bukti-bukti lebih lanjut.
“Kita belum melihat bukti-bukti karena kita harus memanggil dulu kepala desa dengan pihak pengembang untuk melihat sejauh apa legalitas atau perizinannya,” tambahnya.
Tindakan yang Diambil
Setelah melakukan sidak, Fahrizal memastikan bahwa pihak pengembang tidak boleh terus-menerus melakukan aktivitas tanpa izin. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil adalah untuk melindungi hak-hak warga dan menjaga proses hukum yang berlaku.
Selain itu, Fahrizal juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa semua prosedur perizinan dilakukan secara benar dan transparan. Ia menilai bahwa tindakan pengembang yang terkesan seenaknya dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar dan ekonomi lokal.
Dengan tindakan yang diambil oleh Fahrizal, diharapkan bisa menjadi contoh bahwa kekuasaan politik dan lembaga legislatif dapat digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat, serta menjaga keadilan dalam pembangunan.
Comments are closed.