TANGERANGPEDIA – Permasalahan bansos salah sasaran di Kota Tangerang kini menjadi perhatian serius Komisi VIII DPR RI. Dalam kunjungan kerja ke Dinas Sosial, anggota DPR RI menyoroti bahwa persoalan bansos salah sasaran di Kota Tangerang. Bukan hanya soal distribusi, tetapi lebih pada lemahnya akurasi data kemiskinan.
Isu bansos salah sasaran di Kota Tangerang mencuat setelah ditemukan indikasi kuat bahwa sistem pendataan penerima manfaat belum berjalan optimal. Kondisi ini berpotensi menyebabkan bantuan sosial tidak diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas Janusanti Rumambi, menegaskan bahwa pengawasan bansos harus memastikan tiga hal utama, yakni tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan pengawasan ke Kantor Dinas Sosial Kota Tangerang.
“Pengawasan program ini penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, sehingga bisa menjadi bantalan sosial yang efektif,” ujarnya. Rabu (01/04/26)
Namun demikian, di balik target tersebut, ia menyoroti persoalan mendasar terkait sistem satu data kemiskinan nasional. Menurutnya, meski pemerintah pusat telah menugaskan penguatan data melalui Badan Pusat Statistik (BPS), implementasi di lapangan belum berjalan maksimal.
Matindas Janusanti Rumambi, juga menekankan bahwa Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab besar. Dalam memastikan validasi dan pembaruan data, dilakukan secara berkala. Tanpa data yang akurat, kebijakan bansos berisiko tidak efektif dan justru menimbulkan ketimpangan baru.
Bansos Tidak Tepat Sasaran
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial, terdapat indikasi bahwa pada tahun 2025 hampir 45 persen penerima bansos tidak tepat sasaran. Angka ini dinilai menjadi alarm serius bagi pemerintah, terutama dalam memperbaiki sistem pendataan di daerah.
“Presiden sudah menugaskan BPS untuk memperkuat data agar penyaluran bansos tepat sasaran, tetapi sampai saat ini belum maksimal. Bahkan, disinyalir hampir 45 persen penerima tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan bansos bukan sekadar teknis penyaluran, melainkan masalah struktural yang berkaitan erat dengan kualitas data dan koordinasi antar lembaga.
Di sisi lain, kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Kota Tangerang juga bertujuan memastikan bahwa program bansos yang telah disepakati bersama mitra kerja dapat berjalan sesuai tujuan. Pemerintah daerah diharapkan mampu memperbaiki sistem pendataan agar lebih akurat dan responsif terhadap kondisi masyarakat.
Jika perbaikan tidak segera dilakukan, risiko kesalahan penyaluran bansos akan terus berulang. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Dengan sorotan dari DPR RI, diharapkan pembenahan sistem data kemiskinan dapat segera menjadi prioritas, sehingga bansos benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan justru menimbulkan persoalan baru.
(Red)
Comments are closed.