TANGERANGPEDIA – Kunjungan perdana Kajari Kota Tangerang Pradhana Probo Setyarjo ke DPRD Kota Tangerang memunculkan sinyal kuat kolaborasi baru antara penegak hukum dan legislatif untuk mempercepat pembangunan daerah. Pertemuan itu menegaskan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kota Tangerang.
Dalam agenda silaturahmi tersebut, Kajari Kota Tangerang menegaskan komitmennya. Mendukung pembangunan di kota berjuluk seribu industri, sejuta jasa demi mewujudkan target Indonesia Emas 2045. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi langkah penting agar pembangunan berjalan cepat namun tetap berada dalam koridor hukum.
Tak hanya membahas penegakan hukum, Kajari Kota Tangerang juga menyoroti pentingnya keberanian mengambil langkah strategis. Atau diskresi demi menjaga kesinambungan pembangunan, di tengah tantangan ekonomi nasional. Salah satu contoh yang disinggung ialah, antisipasi dampak kenaikan BBM. Agar program pembangunan tetap berjalan optimal.
Pradhana Probo Setyarjo mengatakan, Kejaksaan hadir bukan hanya sebagai lembaga penegak hukum. Tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah, dalam mengawal pembangunan. Ia menilai, kepastian hukum memiliki pengaruh langsung terhadap masuknya investasi ke suatu daerah.
“Dimana ada kepastian hukum, di situ pasti ada investasi masuk. Ketika investasi masuk, maka pertumbuhan ekonomi juga ikut bergerak,” ujar Pradhana usai berdiskusi bersama jajaran DPRD Kota Tangerang. Selasa (19/05/26)
Dalam pertemuan itu, Pradhana juga menyampaikan bahwa seluruh elemen pemerintahan memiliki “nafas yang sama”, yakni memajukan Kota Tangerang agar mampu bersaing sebagai daerah penopang ekonomi nasional.
Menariknya, suasana diskusi berlangsung hangat dan penuh keakraban. Bahkan, Pradhana sempat melontarkan pujian kepada DPRD Kota Tangerang.
“DPRD Kota Tangerang oke banget, cakep!” katanya sambil tertawa saat ditanya kesannya terhadap kunjungan pertamanya sejak dilantik bulan lalu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam menegaskan, kolaborasi bersama Kejaksaan sangat penting. Untuk memastikan proses pembangunan, tidak tersendat persoalan hukum. Menurutnya, banyak proyek dan program daerah yang kerap menghadapi hambatan. Akibat perbedaan persepsi terhadap aturan hukum.
Karena itu, DPRD dan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang berupaya membangun pola komunikasi yang lebih intensif agar setiap kebijakan pembangunan memiliki sandaran hukum yang jelas.
“Hari ini kita membutuhkan kawalan dari teman-teman Kejaksaan. Bagaimana proses pembangunan dan perkembangan Kota Tangerang ke depan perlu ada sandaran hukum,” kata Rusdi.
Politisi Partai Golkar itu juga memastikan, kerja sama kedua lembaga akan diperkuat melalui nota kesepahaman atau MoU yang rencananya dilakukan dalam waktu dekat. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim pembangunan yang aman, transparan, dan bebas persoalan hukum.
Rusdi menambahkan, sinergi antara DPRD dan Kejaksaan bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan bagian dari upaya besar mewujudkan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
(ADV)
Comments are closed.