TANGERANGPEDIA – Wacana Pilkada lewat DPRD kembali menuai penolakan keras. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang, Gatot Wibowo, secara tegas menyatakan partainya ngotot menolak segala bentuk pemilihan kepala daerah yang tidak dilakukan langsung oleh rakyat. Ia menilai, gagasan tersebut berpotensi memundurkan demokrasi lokal.
Penolakan Pilkada lewat DPRD ini bukan sekadar sikap elite partai. Gatot menegaskan, PDIP Kota Tangerang berdiri di atas aspirasi akar rumput yang masih menghendaki Pilkada langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat. Menurutnya, suara masyarakat justru semakin lantang menolak pengalihan hak pilih ke DPRD.
“Kita mendengarkan suara dari bawah. Dan suaranya dominan, rakyat tetap ingin Pilkada langsung,” ujar Gatot saat ditemui di ruang Fraksi PDIP DPRD Kota Tangerang, Selasa (20/01/26).
Isu Pilkada langsung kembali menghangat seiring mencuatnya argumen mahalnya biaya politik. Namun bagi Gatot, alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk memangkas hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri.
Pilkada Lewat DPRD Dinilai Mundurkan Demokrasi
Gatot menilai, pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi menjauhkan rakyat dari proses demokrasi. Ia menegaskan, keterwakilan melalui DPRD sudah berjalan dalam fungsi legislatif, bukan eksekutif.
“Kalau bicara sila keempat, musyawarah perwakilan itu ada di legislatif. Kepala daerah itu eksekutif, legitimasinya harus dari rakyat,” tegasnya.
Menurut Gatot, Pilkada langsung memberikan mandat moral dan politik yang lebih kuat kepada kepala daerah. Dengan mandat tersebut, pemimpin daerah tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara etis kepada masyarakat.
Terkait dalih mahalnya biaya Pilkada, Gatot menilai persoalan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama, bukan justru mengorbankan prinsip demokrasi.
“Kalau soal cost politic, itu wilayah penyelenggara pemilu, pemerintah, DPR, dan akademisi untuk duduk bareng. Bukan malah mencabut hak rakyat,” katanya.
Ia menambahkan, biaya politik bersifat relatif dan harus dilihat dari manfaat jangka panjang demokrasi. Menurutnya, demokrasi memang mahal, tetapi jauh lebih mahal jika hak rakyat diabaikan.
PDIP Tegak Lurus, Penolakan Berlaku Sampai Kapan Pun
Gatot memastikan, PDIP Kota Tangerang konsisten menolak Pilkada lewat DPRD, meskipun saat ini pemerintah dan DPR RI menyatakan tidak ada pembahasan revisi Pilkada dalam Prolegnas 2026.
“Prinsip kami jelas. Demokrasi adalah suara rakyat di atas segalanya. Selama rakyat menghendaki Pilkada langsung, PDIP akan berdiri di situ,” tegasnya.
Ia bahkan menantang pihak-pihak yang mendorong Pilkada lewat DPRD untuk turun langsung ke masyarakat.
“Tanyakan saja ke rakyat di bawah. Saya yakin mereka tetap ingin Pilkada langsung,” tutup Gatot.
Comments are closed.