TANGERANGPEDIA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten kini memasuki fase krusial. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dituntut berjalan luas, tetapi juga harus tepat sasaran dan berkualitas. Karena itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat pengawasan ketat dari Pemerintah Provinsi Banten melalui koordinasi lintas sektor yang semakin diperkuat. Rabu (22/04/26)
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Banten Andra Soni saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forkopimda di Hotel Aston Serang. Ia menekankan bahwa seluruh kepala daerah di Banten harus menjadi aktor utama dalam memastikan keberhasilan program ini.
“Kami perlu memastikan seluruh kepala daerah di Banten menjadi bagian utama dari suksesnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Andra Soni.
Ia menegaskan, pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan kunci utama menjaga kualitas program. Oleh karena itu, Pemprov Banten meminta keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam proses monitoring di lapangan.
“Program yang baik harus diimbangi pengawasan agar berjalan optimal, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan keseimbangan pelaksanaan,” tegasnya.
Saat ini, sekitar 2,7 juta anak di Banten telah menerima manfaat MBG setiap hari selama lima hari dalam sepekan. Capaian ini dinilai signifikan, bahkan menunjukkan bahwa kolaborasi pusat dan daerah berjalan efektif.
“Ini capaian luar biasa. Pemerintah daerah tidak akan mampu sendiri memberikan layanan sebesar ini tanpa dukungan pemerintah pusat,” tambah Andra.
Namun, di balik capaian tersebut, tantangan besar justru muncul pada aspek pengawasan teknis. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kontrol yang ketat hingga ke level dapur produksi.
“Kami meminta seluruh unsur, mulai dari gubernur hingga satgas, ikut mengawasi pelaksanaan program ini di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan menyeluruh dari hulu ke hilir, termasuk produksi, distribusi, hingga kualitas makanan yang diterima siswa. Untuk memperkuat sistem tersebut, BGN mendorong penggunaan platform digital agar kepala daerah dapat memantau secara real time melalui ponsel.
Lebih dari itu, program ini juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi lokal. Bahan baku diharapkan berasal dari petani, peternak, dan pelaku usaha daerah agar manfaatnya terasa langsung di masyarakat.
Standar Ketat Operasional Dapur
Meski demikian, BGN tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran. Standar operasional dapur ditetapkan ketat, mulai dari higienitas hingga manajemen produksi.
“Setiap pelanggaran akan kami tindak, mulai dari peringatan hingga penutupan operasional,” tegas Dadang.
Faktanya, Direktur Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengungkapkan bahwa sekitar 20 SPPG di Banten telah disuspend karena tidak memenuhi standar. Pelanggaran yang ditemukan meliputi sanitasi buruk, tidak adanya IPAL, hingga kualitas makanan yang tidak layak.
Kondisi ini menjadi alarm serius. Program MBG tidak hanya soal distribusi makanan, tetapi menyangkut kualitas gizi generasi masa depan.
“Yang kita kejar bukan makan kenyang, tapi makan bergizi,” tegas Dadang.
Dengan pengawasan yang diperketat, Pemprov Banten ingin memastikan program ini tidak hanya besar secara angka, tetapi juga kuat dalam kualitas dan dampak jangka panjang
(Red)
