TANGERANGPEDIA — Penataan kabel Kota Tangerang kembali menjadi perhatian serius DPRD. Melalui pembahasan lintas komisi, penataan kabel Kota Tangerang dinilai mendesak untuk segera direalisasikan, terutama guna meningkatkan estetika kota dan keamanan infrastruktur publik. Saat ini, kondisi kabel optik dan listrik yang masih menjuntai di sejumlah ruas jalan dinilai mengganggu wajah kota.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Apanudin atau kerap disapa Jalu, menegaskan bahwa penataan kabel Kota Tangerang harus diarahkan pada sistem bawah tanah. Menurutnya, langkah ini tidak hanya memperbaiki tampilan kota, tetapi juga menjadi bagian dari penataan infrastruktur modern.
“Kabel optik maupun kabel listrik memang perlu ditata ke bawah tanah. Tujuannya jelas, untuk menjaga estetika Kota Tangerang agar lebih tertata,” ujar Apanudin dalam diskusi bersama. Selasa (28/04/26)
Namun demikian, ia mengakui bahwa proses penataan ini bukan pekerjaan sederhana. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan para penyedia layanan atau provider yang selama ini memanfaatkan ruang udara sebagai jalur kabel.
Selain itu, DPRD juga tengah mendorong percepatan revisi regulasi terkait utilitas. Selama ini, belum terdapat aturan yang secara tegas mengatur retribusi penggunaan lahan untuk kabel yang melintas. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakteraturan serta kurang optimalnya pendapatan daerah.
Oleh karena itu, DPRD menargetkan revisi peraturan daerah (Perda) terkait utilitas dapat segera masuk dalam pembahasan pada semester pertama tahun ini. Naskah Akademik (NA) disebut telah rampung, sehingga tinggal menunggu proses lanjutan di tingkat legislatif.
“Harapannya, dalam waktu dekat raperda ini bisa segera dibahas. Kita ingin ada payung hukum yang jelas, termasuk terkait retribusi dan pengelolaan kabel,” jelas Apanudin.
Di sisi lain, sosialisasi kepada para provider sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari teknis hingga pembiayaan. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama agar seluruh kabel, tidak hanya fiber optik, dapat ditata secara terintegrasi.
Terkait pembiayaan, DPRD membuka peluang keterlibatan pihak ketiga dalam proses pembangunan infrastruktur bawah tanah tersebut. Skema ini diharapkan dapat mempercepat realisasi tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.
Standar Biaya Penataan Kabel
Selain itu, DPRD juga akan melakukan perbandingan dengan daerah lain dalam menentukan standar biaya penataan kabel. Langkah ini penting agar kebijakan yang diambil tetap kompetitif dan tidak memberatkan pelaku usaha.
Meski demikian, koordinasi antar komisi di DPRD tetap menjadi kunci. Pasalnya, isu utilitas tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut aspek pendapatan daerah yang menjadi ranah komisi lain.
Dengan adanya langkah ini, penataan kabel Kota Tangerang diharapkan tidak lagi sekadar wacana. Pemerintah daerah bersama DPRD menargetkan penataan yang terintegrasi, rapi, dan berkelanjutan, sehingga mampu menghadirkan wajah kota yang lebih modern, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
(Red)
