TANGERANGPEDIA – Polemik pengelolaan sampah Kota Tangerang kembali mendapat sorotan tajam. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul, menilai lambannya realisasi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) tidak sepenuhnya disebabkan pemerintah daerah. Melainkan karena kebijakan pemerintah pusat, yang dinilai membingungkan sejak era Proyek Strategis Nasional (PSN) sebelumnya. Kamis (21/05/26)
Persoalan pengelolaan sampah Kota Tangerang bahkan disebut menjadi contoh bagaimana proyek besar nasional bisa mandek akibat pemilihan rekanan yang tidak profesional. Adib secara terbuka, mengkritik perusahaan pelaksana proyek PSEL sebelumnya. Yang dinilai gagal menjalankan tanggung jawab, meski sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Dalam wawancara terkait proyek PSEL Kota Tangerang, Adib menegaskan pemerintah tidak boleh lagi menunjuk perusahaan lama, yang menurutnya memiliki rekam jejak buruk dalam pengelolaan sampah. Ia meminta pemerintah pusat maupun daerah, lebih selektif dalam memilih mitra pengelola sampah ke depan.
“PKS sudah diteken, anggaran ada, tapi tidak ada progres nyata. Jangan sampai Kota Tangerang mandiri tapi kembali menunjuk perusahaan masa lalu yang gagal,” tegas Adib.
Menurutnya, kegagalan proyek PSEL sebelumnya menjadi salah satu penyebab kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sejumlah daerah semakin overload. Ia menyebut proyek tersebut sempat berjalan di bawah status PSN era Presiden Joko Widodo, namun akhirnya tidak menunjukkan hasil signifikan hingga status PSN dicabut.
Adib juga menyoroti adanya skema tipping fee yang berpotensi membebani anggaran negara tanpa hasil maksimal. Karena itu, ia mendukung langkah percepatan. Yang kini dilakukan pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Lingkungan Hidup yang baru.
“Kalau sekarang pemerintah serius mempercepat, saya optimistis. Tapi jangan ulangi kesalahan lama,” katanya.
Selain mengkritik proyek nasional, Adib turut memberikan catatan terhadap pengelolaan sampah di tingkat daerah. Ia menilai Kota Tangerang sebenarnya sudah memiliki sistem pengangkutan sampah yang cukup baik. Namun, persoalan terbesar justru terletak pada rendahnya literasi masyarakat terkait pemilahan sampah dari rumah tangga.
Ia mendorong Wali Kota Tangerang untuk melibatkan lurah secara aktif dalam edukasi pengelolaan sampah. Menurutnya, pemilahan sampah harus menjadi gerakan bersama yang dimulai dari lingkungan terkecil.
“Lurah jangan hanya fokus administrasi. Persoalan sampah di wilayah juga harus menjadi tanggung jawab mereka,” ujarnya.
Adib Miftahul Bongkar Penyebab PSEL Tangerang Tak Jalan Meski Anggaran Ada
Adib menilai selama ini masih terdapat ego sektoral antarinstansi di lingkungan pemerintah daerah. Akibatnya, penanganan sampah sering berjalan tidak maksimal karena masing-masing pihak merasa persoalan tersebut berada di luar kewenangannya.
Di sisi lain, ia menyebut pemerintah sebenarnya memiliki anggaran dan payung hukum yang cukup untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah. Karena itu, menurutnya tidak ada lagi alasan keterlambatan dalam merealisasikan proyek strategis pengolahan sampah modern di Kota Tangerang.
“Persoalannya bukan uang, tapi keberanian mengeksekusi kebijakan,” tegasnya.
Adib berharap proyek PSEL yang kini kembali didorong pemerintah pusat benar-benar menjadi prioritas nasional yang serius, bukan sekadar proyek formalitas tanpa realisasi jelas. Ia menilai percepatan pembangunan PSEL dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah urban seperti Kota Tangerang.
Dengan volume sampah yang terus meningkat setiap hari, masyarakat kini menunggu langkah nyata pemerintah pusat dan daerah agar krisis sampah tidak terus menjadi ancaman lingkungan di masa depan.
(Red)
Comments are closed.