TANGERANGPEDIA – Persoalan Fasos Fasum Panunggangan Barat kembali menjadi perhatian DPRD Kota Tangerang. Setelah menerima aduan masyarakat, Komisi I DPRD Kota Tangerang mendesak Pemerintah Kota Tangerang. Untuk segera menuntaskan proses penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum, yang hingga kini belum sepenuhnya diserahkan oleh pihak pengembang.
Permasalahan Fasos Fasum Panunggangan Barat, dinilai telah berlangsung terlalu lama. Bahkan, sejumlah warga disebut sudah lebih dari satu dekade menempati kawasan tersebut. Tanpa kepastian terkait aset, yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas publik bagi masyarakat.
Untuk mempercepat penyelesaian masalah Fasos Fasum Panunggangan Barat, Komisi I DPRD Kota Tangerang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mulai dari DPMPTSP, DPUPR, Disperkimtan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga pihak Kelurahan Panunggangan Barat.
Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Junadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera melakukan langkah konkret. Salah satunya dengan menelusuri dan memverifikasi site plan kawasan, yang menjadi objek sengketa atau belum diserahterimakan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan aset mana saja yang sebenarnya menjadi hak Pemerintah Kota Tangerang. Dan dapat diperuntukkan sebagai fasilitas sosial, maupun fasilitas umum bagi warga setempat.
“Kita lakukan tindak lanjut dari aduan masyarakat RT 09 Panunggangan Barat terkait penyerahan aset dari pengembang ke Pemkot Tangerang agar dapat segera dibangun Fasos Fasum untuk masyarakat setempat,” ujar Junadi usai RDP. (09/06/26)
Ia menilai, kejelasan status aset menjadi hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik, sarana sosial, maupun fasilitas pendukung lingkungan yang layak.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Agus Al Anshory, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan sejumlah data yang perlu ditelaah lebih lanjut terkait status aset yang belum diserahkan pengembang.
Menurut Agus, DPRD akan melakukan peninjauan mendalam terhadap dokumen dan data terbaru. Untuk mengetahui penyebab lambannya proses penyerahan tersebut.
“Memang ada data baru yang belum kita lihat dan segera kami tinjau. Karena kenapa ini belum diserahkan juga oleh pihak pengembang kepada masyarakat yang sudah 10 tahun tinggal di sana,” ujarnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang, Alfian Natsir Rafi, meminta pemerintah daerah bersikap lebih tegas dalam mengawal persoalan aset yang menjadi hak masyarakat maupun pemerintah daerah.
Ia mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap aset Fasos dan Fasum, berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Bahkan, aset yang semestinya digunakan untuk kepentingan publik bisa berubah fungsi menjadi bangunan atau peruntukan lain yang tidak sesuai ketentuan.
“Pemerintah harus lebih tegas dalam permasalahan aset untuk menghindari kejadian seperti Fasos Fasum yang tidak diserahkan kemudian beralih menjadi perumahan atau bangunan yang tidak semestinya,” tegas Alfian.
Komisi I DPRD Kota Tangerang, berharap hasil RDP ini menjadi langkah awal untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang telah lama dikeluhkan warga. Selain memberikan kepastian hukum, terhadap aset yang ada. Penyelesaian penyerahan Fasos dan Fasum juga, dinilai penting untuk mendukung pembangunan fasilitas publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan adanya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPN, dan pihak pengembang, warga Panunggangan Barat berharap proses penyerahan aset dapat segera terealisasi sehingga fasilitas sosial dan fasilitas umum yang selama ini dinantikan dapat segera dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal.
(Red)
