TANGERANG – Juru bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah angkat bicara terkait viralnya surat instruksi Ketua Umum (Ketum) Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri beberapa waktu lalu. Dimana dalam surat tersebut, Ketum PDIP yang meminta seluruh kepala daerah PDI Perjuangan menunda pemberangkatan menuju Magelang untuk mengikuti acara retret.
“Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” ujar Basarah dikutip Tangerangpedia dari kanal Youtube @PDI Perjuangan, Selasa 26 Februari 2025.
Basarah pun menekankan bahwa dalam instruksinya, Megawati hanya menunda terlebih dahulu rencana keberangkatan ke Magelang dari daerah masing-masing. “Dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan,” jelas Basarah.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri menginstuksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk menunda pemberangkatan untuk mengikuti masa orientasi (Retret) di Magelang pada 21-28 Februari.
Dalam unggahan surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit dan ditanda tangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada 20 Februari 2025 memuat dua buah instruksi untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP. Yakni untuk menunda perjalanan retret dan tetap berkomunikasi dengan dengan DPP.
Wali Kota Tangerang Sachrudin Ikuti Retret Kepemimpinan untuk Perkuat Kolaborasi Pusat dan Daerah
“Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekertaris Jendral PDI Perjuangan Bapak Hasto Krisyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke alam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali Ibu Ketua Umum PDIP Perjuangan,” tulis isi dalam surat tersebut.
Adapun kedua instruksi tersebut yakni meminta agar seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang dan menunggu instruksi dari Ketua Umum PDIP Perjuangan.
“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 -28 Februari 2025. Sekiranya sudah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stanby commander call,” pungkasnya. (ger)
